Image description
Image captions

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk karantina wilayah dan memilih pembatasan sosial berskala besar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menyebut status bukanlah hal yang penting.

"Apa pun istilahnya, mau karantina wilayah atau apa. Ketika kita minta masyarakat tinggal di rumah, yang penting subsidi hidup masyarakat yang tinggal di rumah, yang kerja harian, itu penting segera cairkan. Apa pun namanya," kata M Taufik saat dihubungi, Selasa (31/3/2020).

Taufik tidak mau berdebat soal kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Meskipun, jika karantina wilayah diberlakukan, ada kewajiban dari pemerintah pusat memberikan kebutuhan makanan kepada masyarakat.

"Bukan soal sunah dan wajib (memerikan kebutuhan), sudahlah. Memang menurut undang-undang, kalau karantina wilayah ada kewajiban (memberikan kebutuhan). Apa pun namanya sama. Orang suruh di rumah. Itu saja. Karena sekarang dianjurkan di rumah, agar anjuran ini efektif, disubsidi hariannya," kata Taufik.

Taufik berpandangan Anies bisa mengalihkan beberapa anggaran di APBD DKI Jakarta untuk subsidi kebutuhan masyarakat. Beberapa anggaran dinilai tidak terlalu penting sehingga bisa dialihkan.

"Pak Anies segera cairkan itu! Uang dari mana? Banyak, uang digeser dari anggaran. Sebagaimana dipayungi oleh Surat Edaran Mendagri 20 Tahun 2020. Ada program nonprioritas bisa digeser, Formula E, LRT, PMD," kata Taufik.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah pusat untuk melakukan karantina wilayah. Namun, usulan itu rupanya tak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi.

Jokowi menyatakan saat ini pembatasan sosial skala besar perlu diterapkan. Kebijakan itu harus disertai dengan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

"Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi.0 ftk