Image description
Image captions

Presiden Joko Widodo menolak permintaan Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah. Faktor pertimbangan penolakan tersebut berdasarkan efektivitas.

Ketua Komisi A DPRD Mujiyono juga mempertanyakan kesiapan Jakarta jika karantina wilayah diberlakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, kehidupan warga hingga pangan hewan ternak ditanggung oleh negara jika melakukan karantina.

"Makanya saya bilang jangan saya bilang lockdown tetapi enggak ada solusi," ucap Mujiyono, Kamis (2/4).

Terlebih lagi, menurut Mujiyono tantangan berat bagi Pemerintah Provinsi DKI dalam melakukan karantina wilayah ada pada budget Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk berkisar pada nilai Rp 10,1 triliun. Jumlah ini dirasa kurang mencukupi untuk menanggung warga Jakarta yang terdampak Covid-19.

Alternatif yang dia usulkan untuk menanggulangi budget pas-pasan tersebut adalah mengalihkan anggaran pelbagai program yang sudah dicairkan untuk penanganan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona.

Selain itu, imbuhnya, anggaran kunjungan kerja DPRD DKI perlu dipangkas. Apalagi melihat kondisi saat ini hampir dipastikan tidak ada kunjungan kerja oleh para legislatif DKI. Mujiyono menuturkan jika anggaran kunker DPRD dialokasikan penanganan Covid-19 mencapai Rp 15 miliar.

"Kunker boleh dilakukan oleh kita, bisa keluar duitnya keluar dari sini, tetapi kan harus ada SPD, itu kan harus sepengetahuan daerah di mana kita datangin, mereka saja melarang menerima tamu, jadi batalin saja, bisa 7-8 kali Rp 2,5 miliar."

"Itu Rp2,2 miliar sekali kunker, hotel, uang saku dan lain-lain Rp2,2 miliar untuk 106 (anggota DPRD) sekali berangkat, sekali kunker kalau dikalikan Rp 14 sampai 15 miliar lah," terangnya.1 dari 1 halaman

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar wilayah DKI Jakarta dikarantina. Dalam usulan tersebut, Anies membuat skenario agar beberapa sektor tetap berjalan normal.

Sektor yang dimaksud yakni energi, pangan, kesehatan, komunikasi, dan keuangan. Tidak tertutup kemungkinan sektor lain tetap berjalan normal.

"Artinya kebutuhan pokok lain-lain harus bisa berkegiatan," kata Anies saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (30/3).

Sehari setelahnya, Presiden Jokowi menyatakan sikap. Ia menolak permintaan Anies untuk mengkarantina Jakarta.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan penolakan tersebut sudah disampaikan Kepala Negara saat rapat terbatas pada Senin (30/3).

"Tidak diterima, itu otomatis ditolak," kata Fadjroel saat dihubungi di Jakarta, Selasa (31/3).

Fadjroel menegaskan, kewenangan karantina wilayah untuk tingkat provinsi berada di tangan Presiden. Sementara daerah hanya memiliki kuasa untuk melakukan isolasi terbatas seperti tingkat RT, RW, Desa atau kelurahan dengan menyesuaikan kebijakan kepala daerah.0 mer