Image description
Image captions

Komjen Listyo Sigit Prabowo rencananya akan dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo Rabu (27/1) besok. Dengan dilantiknya Sigit, Indonesia Police Watch (IPW) berharap mantan Kabareskrim itu bisa menjadi ikon Antidiskriminasi di tubuh Polri.

"Setelah dilantik menjadi Kapolri, tugas pertama Sigit adalah mencabut dan menghapus semua kebijakan yang berbau diskriminasi di tubuh Polri," kata ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan persnya, Selasa (26/1).

Neta mengungkapkan bahwa selama Indonesia merdeka, baru dua kali Kapolri dijabat Pati non Muslim. Yang pertama yaitu Widodo Budidarmo, kerabat Ibu Tien istri dari Presiden Soeharto dan Sigit yang merupakan mantan ajudan Jokowi.

"Mengapa Sigit harus menjadi ikon Anti Diskriminasi? Sebab selama ini sulit sekali bagi Pati non Muslim untuk memegang jabatan tertentu di Polri dan Sigit berhasil lolos dari lubang jarum diskriminasi di tubuh kepolisian," ungkap Neta.

Oleh sebab itu, Sigit dinilai harus membawa paradigma baru di tubuh Polri, yakni paradigma yang anti diskriminasi. Neta mengungkapkan, ada tiga diskriminasi di tubuh Polri yang harus segera dihilangkan oleh Sigit.

Yang pertama, Sigita harus segera mencabut Surat Keputusan Kapolri No: Kep/407/IV/2016 tgl 20 April 2016 yang menyebutkan syarat menjadi Kapolda/Wakapolda harus berpendidikan Sespimti/Lemhanas/Sesko TNI. Sementara pendidikan Diklatpim TK I tidak diakui dan hanya syarat untuk Irwasda ke bawah.

"Ini jelas sangat diskriminatif dan Polri berpotensi diboikot LAN sebagai lembaga yang membuat Diklatpim untuk seluruh ASN," ujarnya.

Kedua, Pati Polwan Polri, kata Neta, selama ini juga ikut didiskriminasi dan sangat sulit untuk menjadi Kapolda. Dalam sejarah Polri, baru satu perempuan menjadi Kapolda, yakni Brigjen Rumiyah di Banten.

"Padahal jumlah penduduk perempuan di Indonesia saat ini lebih dari 55 persen," kata Neta.

Ketiga, perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) saat ini tidak bisa mengikuti Sespimma, Sespimmen dan Sespimti.

Para lulusan SIPSS diarahkan ke pendidikan Diklatpim I, II, dan III. Kebijakan diskriminatif itu dikeluarkan melalui Pengumuman Kapolri, Nomor: PENG/4/I/DIK.2.2/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan SESPIMMA Angkatan ke-65 dan 66 T.A. 2021.

"Salah satu isi Poin nomor 3b, yaitu persyaratannya hanya untuk Perwira Lulusan Akpol dan SIP. Tentunya pengumuman ini sangat merugikan dan sangat diskriminatif bagi lulusan SIPSS," ujarnya.

Selanjutnya, jika melihat dari ST Kapolri Nomor: ST/299/I/DIK.2.5./2020 Tanggal 29 Januari 2020, pendidikan Diklatpim Tingkat I, terdapat syarat ketentuan usia anggota Polri minimal 47 tahun. Neta menilai syarat usia minimal tersebut sangat diskriminatif bagi lulusan SIPSS.

"Soalnya untuk di level AKP, rata-rata usia lulusan Personel Polri dari SIPSS berada pada usia 32 tahun, artinya jenjang kariernya akan tertunda sangat lama, sampai usia 47 tahun," kata Neta.

Oleh sebab itu, Neta juga berharap bahwa Sigit bisa mengungkap mengapa perwira SIPSS tidak diperbolehkan ikut Dikbangum Polri. Padahal, kata Neta, perwira SIPSS juga merupakan personel Polri yang sama dengan yang lainnya.

"Jika di internalnya saja, Polri sudah penuh dengan sika-sikap diskriminasi. Bagaimana anggotanya yang di lapangan bisa melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum di masyarakat dengan adil kalau kehidupan institusinya penuh dengan sikap diskriminasi?" tanya Neta.