Image description
Image captions

 Polda Metro Jaya bersama dengan Kementerian ATR/BPN melakukan rapat koordinasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas soal mafia tanah yang kini sedang ditangani oleh polisi.

"Kami melaksanakan rakor teknis sidik untuk menghadapi kasus-kasus terkait dengan mafia tanah. Tujuannya untuk membangun koordinasi memperkuat kolaborasi dalam rangka memberantas mafia tanah. Kami ingin membela pemilik tanah yang sah," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran kepada wartawan, Rabu (3/3).

Nantinya, usai melaksanakan rakor tersebut, para satgas akan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing atau berdasarkan target untuk bisa dituntaskan bersama.

"Ini dihadiri oleh seluruh jajaran Reserse Polda Metro yang membidangi fungsi sidik di bidang harda," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Raden Bagus Agus Widjayanto menyebut, pihaknya sudah melakukan kerjasama atau MoU sejak 2018 lalu.

"Kita sudah bekerjasama sejak MoU ditandatangani dari 2018 sampai sekarang, ada 180 kasus yang kita tangani. Ada yang sudah maju ke pengadilan, sudah P21, ada yang sudah penetapan tersangka dan tindak lanjut dari apa yg kita laksanakan bersama Polda, hasilnya itu menjadi bahan bagi kita untuk tindak lanjut dalam administrasi pertanahan," kata Agus.

"Misalnya dalam hal terjadinya pemalsuan data tanah, pemalsuan atas hak yang kemudian menuju sampai hal lain, yang mana terhadap kemudian secara materil pidana itu di luar kewenangan kita. Maka kita bekerjasama dengan Polri, dengan Polda, dan hasilnya menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan," sambungnya.

Selain itu Ia mengungkapkan, untuk menangani kasus mafia tanah ini. Kerjasama tak hanya dilakukan terhadap Polda Metro Jaya saja melainkan terhadap Polda lainnya.

"Pada tahun ini kita juga terus melaksanakan kegiatan yang sama oleh satgas mafia tanah yang nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan gelar praoperasi-pra operasi bersama-sama dengan Polda Metro Jaya dan Polda di seluruh Indonesia yang tujuannya adalah untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas di dalam penanganan kasus-kasus yang terkait mafia tanah," ungkapnya.

"Oleh karena itu diharapkan ke depannya ini juga memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar UU. Melanggar hukum untuk kepentingan diri sendiri," pungkasnya.