Image description
Image captions

Mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas mendesak Pimpinan KPK, terutama Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengundang para pimpinan KPK terdahulu. Dia ingin agar Firli berdialog terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang berujung Novel Baswedan dkk tidak lolos tes dan dinonaktifkan.

"Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan, undang wartawan biar publik, masyarakat bisa mengetahui lewat pemberitaan," kata Busyrodalam diskusi 'Menelisik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai', Senin (17/5/2021).

Busyro juga mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal karena tidak mempunyai akibat hukum apapun. Konsekuensinya, kata dia, 75 pegawai KPK itu harus segera dikembalikan pada posisi semula.

"Mendesak pada Presiden untuk membentuk tim independen. Melakukan evaluasi apakah kebijakan Pimpinan KPK yang dikabarkan tidak kolegial, tidak kolektif menyelenggarakan TWK itu melanggar kode etik atau tidak. Tim independen ini ada unsur negaranya atau pemerintah bersama-sama elemen demokrasi yang masih terawat dengan baik," ucapnya.

Selain Busyro, ada tiga mantan Pimpinan KPK lain yang juga turut berkomentar terkait polemik dinonaktifkannya Novel Baswedan dkk karena tak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN. Mereka adalah Bambang Widjojanto (BW), Adnan Pandu Praja, dan Agus Rahardjo.

Bambang Widjojanto

BW menyebut bahwa polemik menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK merupakan sebuah upaya mendelegitimasi hak dan kewenangan untuk menghentikan berbagai kasus besar korupsi secara sistematis. Dia menduga bahwa Ketua KPK Firli Bahuri dengan sengaja melakukan hal tersebut.

"Jadi kebayangkan lembaga antikorupsi ini tujuan utamanya sedang di delegitimasi oleh ketuanya sendiri. Kalau itu dilakukan bisa dibuktikan, ada bukti kuat ke arah itu, maka sesungguhnya terjadi sabotase terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kalau sabotase-sabotase yang dilakukan dengan cara-cara seperti ini, itu artinya KPK ingin diluluhlantakan, tujuannya akan didekontruksi," kata BW.

Dia menjelaskan KPK menjalankan tugasnya berdasarkan azas akuntabilitas dan kepentingan umum seperti dalam Pasal 5 UU KPK. Dengan dinonaktifkannya Novel Baswedan dkk dari KPK, maka kebijakan Pimpinan KPK saat ini melanggar azas tersebut.

"Kalau azas itu diingkari, disingkirkan bahkan dilanggar sesungguhnya seluruh kebijakan, seluruh tindakan itu harus dapat didiskualifikasi dan dinyatakan sebagai hukum, terhadap apapun, bukan hanya terhadap 75 orang ini," ucapnya.

2 Pernyataan Eks Pimpinan KPK ada di halaman selanjutnya:

 

BW menyinggung Pasal 20 UU KPK terkait tanggungjawab KPK terhadap publik. Dia mempertanyakan proses TWK terhadap pegawai KPK yang berujung penonaktifan Novel Baswedan dkk dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik atau tidak.

"Kita meminta seluruh bentuk pertanggungjawaban itu, kalau ada tes-tes itu. Jadi kita harus periksa berdasarkan Pasal 20 itu yaitu KPK bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya," katanya.

"Pasal 20 ayat 2 itu dia harus kewajibannya dia harus membuka akses informasi ini. Jadi kalau Mas BM (Busyro Muqoddas), temen-temen lain meminta itu ada dasarnya legitimate banget ada dasarnya, dan kalau Pimpinan KPK tidak membuka itu, maka Pimpinan KPK telah melawan sumpahnya sendiri untuk tunduk pada aturan UU. Jadi dia tidak pantas lagi menjadi Pimpinan KPK," tambahnya.

BW menyebut bahwa keputusan 5 Pimpinan KPK kolektif kolegial. Menurutnya, jika hari ini ada Pimpinan KPK yang merasa lebih jago dari yang lain dan memutuskan sendiri, itu dia melawan prinsip kolegialitas dan tidak pantas menjadi Pimpinan KPK.

"Saya sudah dengar kalau dia secara terang-terangan melanggar putusan MK, melanggar UU, melanggar peraturan pemerintah sendiri. Dan kalau kemudian dia hanya menggunakan Perkom dan Perkom itu tidak ada dasarnya rujukannya, ini sebenarnya cara rasis orde baru," ujarnya.

Agus Rahardjo

Agus menilai bahwa materi TWK terhadap pegawai KPK tersebut terasa aneh. Sebab, dia belum pernah mendengar bahwa dalam tes tersebut berisi pertanyaan yang menyinggung soal doa qunut hingga jilbab.

"Sudah berbeda, kabarnya materinya sangat aneh. Ini kan kalau menurut saya diskriminasinya di sini," ucapnya.

Dia meminta agar Komisi ASN turun tangan menjelaskan polemik yang terjadi. Agus ingin agar Komisi ASN mengevaluasi proses seleksi dalam TWK terhadap pegawai KPK.

"Karena kalau kita lihat perdebatan media sosial awalnya Menpan, BKN, dan KPK saling lempar 'saya nggak membuat soalnya' kemudian akhirnya dijelaskan soalnya dibuat dengan melibatkan banyak instansi," katanya.

Adnan Pandu Praja

Senada dengan Agus, Adnan Pandu Praja, juga mempertanyakan peran Komisi ASN dalam proses TWK pegawai KPK. Seharusnya, kata dia, Komisi ASK bisa berperan dominan dalam hal ini.

Hal yang tak kalah penting menurut Adnan adalah mempertanyakan langsung sikap masing-masing Pimpinan KPK dan Dewas KPK terkait TWK ini. Dia yakin tidak semua akan setuju.

"Karena mereka juga akan mengakhiri hidupnya dengan khusnul hotimah, karena itu ditanyakan secara pribadi bagaimana pendapat pribadi mereka, pada yang sudah menyatakan sikapnya itu nggak masalah," katanya.

Adnan mengatakan polemik TWK pegawai KPK itu bisa digugat ke PTUN. Menurutnya, ada langkah-langkah tertentu untuk membantu proses gugatan itu seperti melibatkan Ombudsman RI, MUI, Himpunan Psikologi Indonesia, dan ISO17014.0