Image description
Image captions

Diduga empat anggota TNI Angkatan Darat gugur dalam serangan kelompok kriminal bersenjata pada Kamis (2/9/2021) dini hari di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Insiden ini terjadi sekitar pukul 03.00 WIT.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Kolonel (Arm) Hendra Pesireron saat dihubungi dari Jayapura pada Kamis siang membenarkan insiden penyerangan anggota TNI AD di Distrik (kecamatan) Aifat Selatan.

Hendra memaparkan, para korban adalah anggota Pos Koramil Kisor, Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan. Total enam anggota TNI AD yang bertugas di Pos Koramil Kisor. Para pelaku diduga berjumlah sekitar 50 orang.

Identitas empat anggota TNI AD yang gugur adalah Komandan Pos Koramil Kisor Letnan Satu CHB Dirman, Sersan Dua Ambrosius Yudiman, Praka Mohammad Dirhamsyah, dan Pratu Zul Ansari Anwar. Sementara dua anggota lainnya luka berat, yakni Sersan Satu Juliano dan Prajurit Satu Ikbal.

”Diduga para pelaku adalah kelompok kriminal bersenjata yang berasal dari luar Kabupaten Maybrat. Sebab, selama ini tidak pernah ada kelompok kriminal bersenjata yang meneror masyarakat setempat,” ungkap Hendra.

 

HUMAS POLRES INTAN JAYA

Satgas Gakkum TNI-Polri mengevakuasi jenazah Sersan Kepala Sahlan di daerah Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (17/9/2020). Sahlan gugur akibat serangan KKB di Sugapa.

Hendra pun menuturkan, Kodam Kasuari telah menerjunkan pasukan ke Distrik Aifat Selatan untuk mengevakuasi enam korban dan mengejar para pelaku dalam aksi ini. ”Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen I Nyoman Cantiasa akan memberikan keterangan pers secara lengkap terkait kasus ini. Seluruh korban telah ditemukan,” katanya.

Serangan

Subkoordinator Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Papua, Melchior Weruin, memaparkan, semakin meluasnya cakupan serangan Organisasi Papua Merdeka atau diklaim kelompok kriminal bersenjata yang semakin brutal memiliki pesan tertentu. Salah satunya, aksi ini sebagai penolakan kebijakan sejumlah pemerintah dalam beberapa tahun menjelang berakhirnya regulasi otonomi khusus di Papua.

Regulasi yang ditolak OPM meliputi penambahan pasukan setelah dibentuknya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III sejak 2019, penolakan evaluasi otonomi khusus, dan menolak rencana pemekaran provinsi atau kabupaten.

”Semakin meningkatnya serangan karena hadirnya organisasi OPM baru yang sulit dikendalikan. Rata-rata umur mereka dari 17 tahun hingga 25 tahun dan telah memegang senjata api,” ungkap Melchior.