Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan kepada dua orang saksi dalam kasus pengadaan lahan di kawasan Rorotan, Jakarta Utara di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya (SJ).
Adapun saksi yang dimaksud yaitu CEO MMS Land, Andre Chandra Biantoro dan eks Junior Manajer Sub Divisi Pertanahan PPSJ, I Gede Aldi Pradana.
"Hari ini Senin (2/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika melalui keterangannya kepada wartawan, Senin (2/9/2024).
Namun, Tessa belum membeberkan materi pokok pemeriksaan tim penyidik kepada dua saksi tersebut. Biasa, materi pokok pemeriksaan bakal dipublikasikan setelah pemeriksaan rampung.
Sebelumnya, kasus ini membuat negara merugi mencapai Rp400 miliar. Potensi kerugian negara ini bisa bertambah seiring pendalaman kasus tersebut.
"Pengadaan di Rorotan, tadi sudah saya sampaikan sekitar 400-an, Rp 400 miliar (kerugian negara)," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Asep menjelaskan, modus korupsi terjadi dalam pengadaan lahan tersebut hampir serupa dengan kasus sebelumnya yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan. Dimana, ada mark-up atau penggelembungan harga jual tanah yang dilakukan para pelaku.
"Ini perbedaan ya, perbedaan dari harga dari si yang diberikan si pembeli kepada si makelar dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," tutur Asep.
Sementara itu, tim jubir KPK, Budi Prasetyo mengumumkan 10 orang di cegah keluar negeri untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara (Jakut) yang dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (DS). Mereka dicegah sejak Rabu (12/6/2024).
Salah pihak dicegah adalah Anak kandung pengusaha Ali Mohammad alias Ali Idung, Zahir Ali (ZA). Ia pun sempat diperiksa tim penyidik KPK dalam perkara tersebut pada Rabu (19/6/2024).
