Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan kebanggaannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dibandingkan hadir dalam KTT G7 di Kanada.
Menurut Zulhas, langkah tersebut menunjukkan posisi Indonesia yang konsisten sebagai negara non-blok dan berdaulat dalam politik luar negeri.
Zulhas menekankan bahwa keputusan Prabowo memilih Rusia di antara dua undangan penting merupakan simbol kedaulatan Indonesia.
"Bapak Presiden kan kita tahu ada dua pilihan undangan, tapi beliau datang ke Rusia. Itu menandakan bahwa kita betul-betul non-block," tegasnya saat memberikan keterangan usai mendampingi Presiden Prabowo di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025. pada Jumat, 20 Juni 2025.
"Terus terang saya bangga Presiden datang kemari. Bahkan ada yang telpon-telpon tapi beliau datang kemari itu membanggakan," kata dia lagi.
Ditambah lagi, Zulhas menyebut Rusia menyambut kedatangan Prabowo dengan penuh kehormatan dan kegembiraan, menandakan hubungan erat kedua negara.
"Pertama, saya sebagai pembantu Bapak Presiden, juga partai pendukung, sungguh bangga ya. Pemerintah sini, tentu Presiden Putin dan seluruh jajarannya itu nampak sekali sangat gembira menyambut kita itu dengan penuh kehormatan," ujar Zulhas.
Selain aspek politik, Zulhas juga menyoroti berbagai peluang kerja sama yang diraih dalam kunjungan di St. Petersburg, terutama di sektor pangan dan pertanian. Ia menyebut sudah ada sejumlah kesepakatan terkait pengembangan teknologi pertanian modern antara Indonesia dan Rusia.
"Karena kita kan dari pertanian tradisional, kita mulai memodernisasi pertanian kita. Itu perlu kerja sama. Mereka sudah lebih advance. Mereka juga menawarkan sapi peternakan, juga menawarkan gandum, menawarkan kita gula, kemudian juga pupuk. Dan disambut oleh Mentan kerja sama-kerja sama itu," jelas Zulhas.
Sebelumnya, negara-negara anggota G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, menyatakan dukungan terbuka terhadap hak Israel untuk membela diri, termasuk dalam meluncurkan serangan langsung ke wilayah Iran, yang mereka nilai sebagai ancaman nuklir.
Pernyataan ini memicu reaksi dari berbagai negara berkembang dan anggota Gerakan Non-Blok, termasuk Indonesia, yang khawatir bahwa eskalasi lebih lanjut dapat mengancam stabilitas global dan membuka babak baru konflik internasional berskala luas.
