Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya TNI, Kejaksaan Agung, Bakamla hingga Bea Cukai yang bertindak cepat dalam mengamankan aset negara.
Diketahui, Prabowo meninjau langsung penyitaan total enam smelter ilegal di Bangka Belitung yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Senin (6/10).
“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat: Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” ungkap Prabowo.
"Ke depan, berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tambahnya.
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam tanpa kompromi.
“Jadi, ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak pandang siapa-siapa di sini,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan keseriusan pemerintahannya untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.
“Ini adalah tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Jadi, yang terlibat sudah dihukum, dan pihak berwajib (kejaksaan) sudah menyita enam smelter,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan di lokasi smelter tersebut juga ditemukan tumpukan tanah jarang dan ingot-ingot timah (bongkahan logam) dengan nilai yang sangat besar.
“Dan di tempat-tempat smelter itu, kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam hingga tujuh triliun rupiah. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, yaitu monasit,” paparnya.
Lebih lanjut, Prabowo memaparkan kerugian negara akibat aktivitas penambangan ilegal tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.
“Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar—200 ribu dolar per ton. Padahal, total ditemukan timbangannya puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dari angka yang dipaparkan Prabowo tersebut, bila dihitung, dari monasit saja kerugian negara bisa mencapai Rp128 triliun. Itu masih sebagian dari keseluruhan kerugian negara.
Prabowo memaparkan kisaran kerugian negara secara total dari enam perusahaan ini bisa mencapai total Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 triliun rupiah. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun rupiah. Ini kita hentikan,” pungkas Prabowo.
