Empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program bantuan sosial atau bansos yang dijalankan pemerintah tidak ditujukan untuk memenangkan paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Jumat (5/4/2024). Keempat menteri Jokowi itu bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan hari ini.
Keempat sosok pembantu Jokowi itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Dalam persidangan hari ini, Majelis Hakim MK mendalami keterangan dari keempat menteri tersebut lantaran salah satu dalil yang diajukan para pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024 berkaitan dengan pemanfaatan bansos. Program pemerintah tersebut dituding membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus menteri KIM dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi.
TIDAK TERKAIT
Dalam kesaksiannya Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa program bagi-bagi bansos pemerintah tidak terkait dengan kontestasi pemilu.
Muhadjir mengatakan pihaknya memahami apabila tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.
“Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrem,” katanya di Ruang Sidang Gedung MK.
Dia menjelaskan, keterlibatan Kemenko PMK dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) adalah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2020. Menurut Muhadjir, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya.
Oleh karena itu, dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan.
Terkait pemilihan wilayah kunjungan kerja, pihaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bansos maupun bantuan lainnya di lokasi tersebut.
“Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang Bulog dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung,” tutur Muhadjir.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2024. Pagu tersebut naik dari pagu 2023, yakni Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun.
Menurutnya, kenaikan anggaran perlindungan sosial pada 2024 lantaran kenaikan kebutuhan subsidi energi serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
"Kenaikan anggaran perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah," ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Airlangga juga memaparkan sejumlah indikator perekonomian nasional dan global yang turut memengaruhi kebijakan perlinsos pada 2024. Misalnya, realisasi harga Indonesia crude price pada 2023 sebesar US$78,43 per barel. Adapun asumsi harga ICP Indonesia pada 2024 US$82 per barel.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rerata Rp15.664 di 2024.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, atau partai pendukung pasangan terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu lalu menjelaskan bahwa kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya. Hal itu dibarengi dengan kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kilo liter menjadi 19,5 juta kilo liter.
Airlangga lalu menyebut, kenaikan harga-harga di atas menyebabkan sejumlah anggaran perlinsos turut naik. Implikasi terbesar kenaikan harga-harga tersebut berada pada subsidi bbm listrik, LPG, pupuk, PSO, kredit program dengan share 58,3% pada 2024 dan 55,9% 2024 yang mengalami kenaikan.
"Jadi kenaikan BBM salah satu komponen utama, Yang Mulia," tuturnya.
PENETAPAN APBN 2024 LEBIH AWAL
Selain tidak terkait, para menteri Jokowi yang dihadirkan dalam sidang sengketa hasil pilpres juga mengungkapkan sejumlah argumen yang membantah tudingan pemohon tentang pemanfaatan bansos tersebut.
Salah satu penjelasan yang diajukan adalah penetapan APBN 2024, yang juga memuat program dan anggaran perlinsos, termasuk bansos, lebih dulu ketimbang pengesahan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Menkeu Sri Mulyani membandingkan lini masa (timeline) penyusunan APBN 2024 dengan lini masa pemilu.
“Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan dengan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023,” katanya di mimbar Ruang Sidang Gedung MK.
Menurutnya, apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum waktu penetapan capres-cawapres. KPU menetapkan tiga pasangan calon (paslon) yang kemudian berkontestasi dalam Pilpres 2024 pada tanggal 13 November 2023.
Sri Mulyani menegaskan bahwa penetapan UU APBN 2024 mendahului waktu penetapan oleh KPU, sehingga tidak ada pengaruh yang ditimbulkan.
“APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal,” tuturnya.
Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran Kemensos turun sebanyak Rp8 triliun pada 2024.
“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87.275.374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El nino keluar dari bantuan di 2024,” katanya.
Menurutnya, BLT El Nino dirumuskan pada 2023 dan telah disetujui dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Mensos pada November 2023.
Risma menyebut tak ada lagi alokasi anggaran untuk bantuan dampak El Nino pada 2024.
“Untuk 2024 target volume hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino dan untuk gagal ginjal akut,” ujarnya.
Sumber: bisnis
