Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tampaknya sedang tidak ingin basa-basi. Menjelang Bulan Suci Ramadan, sang menteri mengirimkan pesan 'horor' bagi para spekulan dan produsen pangan yang mencoba mengail di air keruh. Ancaman Amran jelas: naikkan harga daging di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), maka izin usaha Anda tamat hari itu juga.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Senayan, Selasa (3/2/2026), Amran menegaskan bahwa era 'imbauan' sudah lewat. Sekarang adalah era penindakan. Tak tanggung-tanggung, Kementan menggandeng Polri melalui Dirkrimsus Polda dan Polres di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas meja makan rakyat selama dua bulan ke depan.
Menyasar 'Gajah', Bukan Pengecer Kecil
Satu hal yang ditegaskan Amran, moncong senapan Satgas Pangan tidak diarahkan ke pedagang pasar atau UMKM, melainkan langsung ke jantung masalah: Produsen dan Importir.
"Yang kami tindak bukan penjual-penjual UMKM atau pengecer, tapi langsung produsennya! Seperti kasus di Surabaya dan Jawa Tengah, ada produsen minyak goreng terbesar mainkan harga Rp2.000 sendirian. Langsung kami serahkan ke Dirkrimsus," tegas Amran dengan nada tinggi di Kompleks Parlemen.
Amran mengendus adanya permainan di level menengah, seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau middle man, yang sengaja menaikkan harga daging Rp1.000 hingga Rp2.000, padahal harga di tingkat feedloter (penggemukan) masih stabil.
Sanksi Berlapis: Izin Hangus, Jatah Impor Melayang
Bagi Amran, stabilitas pangan adalah marwah negara. Oleh karena itu, sanksi yang disiapkan bersifat "mematikan" bisnis para pemain nakal. Importir yang terbukti memainkan harga daging sapi—yang setiap tahun jatahnya mencapai 700.000 ekor—bakal masuk daftar hitam.
"Barang siapa yang menaikkan harga daging di atas HET, izinnya kami cabut tahun ini. Dan tahun depan, mereka tidak boleh lagi impor daging sapi!" ultimatum Amran.
Gertakan ini rupanya manjur. Amran bercerita, baru-baru ini terjadi kenaikan harga daging secara mendadak dalam satu hari. Namun, begitu tim turun melakukan inspeksi mendadak (sidak), harga langsung terkoreksi turun seketika.
Posko 24 Jam di Seluruh Provinsi
Untuk memastikan Ramadan 2026 berjalan tenang, Kementan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mendirikan posko di setiap provinsi dan kabupaten. Tim ini dipimpin langsung oleh Dirkrimsus untuk memastikan tidak ada ruang gerak bagi mafia pangan.
"Alhamdulillah, saat Natal dan Tahun Baru kemarin cukup stabil. Kami tidak akan beri ruang gerak bagi yang mencoba bermain," pungkasnya.
Langkah Amran Sulaiman kali ini patut diapresiasi. Menindak langsung di level hulu (produsen/importir) bisa ajdi merupakan cara paling efektif memutus rantai spekulasi.
